Oleh: Karles H. Sinaga
Mengurai benang merah antara politik pesisir Barus dan kepemimpinan spiritual Bakkara.
Sejak abad ke-6, Barus adalah bandar dunia. Di Silindung, lahir kelompok Siopat Pusoran (keturunan Guru Mangaloksa).
Konflik adat memaksa pengusiran marga Pasaribu dari Silindung—sebuah tindakan tabu yang diyakini memicu malapetaka.
Untuk menebus kesalahan, Siopat Pusoran mempersembahkan kuda putih kepada Raja Barus Hilir (Pasaribu) hingga tahun 1905.
Dikuasai Dinasti Borbor/Pasaribu di bawah Sultan Ibrahimsyah, yang diyakini keturunan Minangkabau (Tarusan).
Dikuasai oleh Dinasti Pohan. Pembagian ini menciptakan dinamika kekuasaan yang unik di pesisir barat.
Silsilah ini dikaitkan dengan tokoh Datu Tenggaran dalam Hikayat Aceh, memperkuat koneksi Barus dengan jaringan politik regional.
Mencatat bahwa empat Raja Silindung tunduk secara politik di bawah kekuasaan Sultan Barus.
Bukan ketundukan politik, melainkan penghormatan kepada Hula-hula. Sisingamangaraja adalah pemimpin spiritual, bukan raja feodal, juga lahir dari Rahim boru Pasaribu sehingga sangat menghormati Marga Pasaribu.
Asal-usul Sisingamangaraja memicu berbagai teori kontroversial:
Stamford Raffles mencatat gelar Si Singah Maha Rajah sebagai pemimpin spiritual di Bakkara.
Kronik Barus mengklaim Sultan Ibrahimsyah menikah dengan Boru Sinambela di Bakkara, dan dari sana lahirlah Sisingamangaraja I.
Jika klaim Barus benar, Sisingamangaraja seharusnya bermarga Pasaribu (mengikuti ayah), bukan Sinambela. Fakta ini meruntuhkan klaim patrilineal Barus.
Sistem Patrilineal Batak: Klaim kelahiran dari Sultan Barus tidak sinkron dengan penggunaan marga Sinambela.
Hubungan Matrilineal: Jika menggunakan logika Minangkabau, hubungan ini lebih tepat disebut marpariban (setara).
Mandat Raja Uti: Legitimasi Sisingamangaraja berasal dari restu spiritual Raja Uti, bukan garis darah Pasaribu.
"Sisingamangaraja bukanlah raja feodal, melainkan pemimpin spiritual Batak yang mendapat legitimasi dari Adat dan Raja Uti."
Narasi ketundukan kepada Barus atau Minangkabau adalah konstruksi politik masa lalu. M. Joustra (1915) bahkan menyebut klaim tersebut sebagai "bualan semata".